MediaRepublik.Id- Sekretariat DPRD Kota Tomohon menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Kamis (26/06), di Wale SMART.
Kegiatan ini menyasar warga dari empat kelurahan, yakni Woloan Satu, Woloan Satu Utara, Woloan Dua, dan Woloan Tiga. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya regulasi yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) oleh perusahaan.
Anggota DPRD Kota Tomohon dari Fraksi PDIP, Santu Runtu, yang menjadi salah satu narasumber, menegaskan pentingnya keberadaan dasar hukum.
“Saat ini belum ada regulasi yang secara tegas mengarahkan pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Kota Tomohon. Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum agar pelaksanaan CSR dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Runtu.
Dia berharap, Sosialisasi Ranperda ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap Ranperda yang tengah disusun, serta menjadi wadah awal terbentuknya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Tomohon yang berkelanjutan.
Sementara itu, Helly Mogi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon menjelaskan empat fungsi utama pemerintah yakni regulasi, evaluasi, fasilitasi, dan kolaborasi.
“Pemerintah berhak menetapkan aturan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan prinsip tanggung jawab sosial, pemerintah bisa menindak tegas, termasuk menutup operasional perusahaan,” jelas Mogi.
Ia menambahkan, pemerintah juga berperan memfasilitasi penyaluran CSR agar tepat sasaran.
“Misalnya, jika di suatu wilayah mayoritas masyarakatnya bertani, maka pemerintah bisa mengarahkan perusahaan untuk menyalurkan bantuan berupa alat pertanian. Ini penting agar program CSR tidak tumpang tindih dengan program pemerintah,” ujarnya.
https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg
