MediaRepublik.id- Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar konsultasi publik pertama Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tomohon. Rabu (11/11), di Grand Master Villa.
Wali Kota Tomohon Caroll Senduk mengatakan, RDTR merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur pemanfaatan ruang hingga tingkat blok. Dokumen tersebut menjadi dasar pemberian perizinan, memberikan kepastian berusaha, sekaligus menjadi instrumen pengendalian pembangunan.
Menurut Senduk, penyusunan RDTR harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Ia mengatakan, karakteristik Tomohon sebagai kota pegunungan dan daerah yang berada di kawasan gunung api menuntut perencanaan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat.
Dalam konsultasi publik tersebut, Senduk meminta seluruh perangkat daerah menyampaikan data dan rencana sektoral secara lengkap kepada tim penyusun. Camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, serta pemerhati lingkungan juga diminta memberikan masukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Ia berharap seluruh masukan peserta dicatat dan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RDTR agar rencana tata ruang yang dihasilkan sesuai kebutuhan daerah dan dapat menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan pembangunan.
https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg
