MediaRepublik.id- Wakil Wali Kota Tomohon Sendy Rumajar mengatakan bahwa disiplin dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup diukur dari kehadiran di kantor, tetapi harus dibuktikan melalui penyelesaian tugas dan hasil kerja yang berdampak pada pelayanan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sendy saat membawakan materi bertajuk Membangun ASN Profesional dan Berintegritas Melalui Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN dalam kegiatan Diseminasi Manajemen ASN dan Anti Korupsi. Rabu (11/11), di Grand Master Villa
Menurut Sendy, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kualitas aparatur yang menjalankannya. Karena itu, ASN dituntut bekerja disiplin, jujur, profesional, kompeten, dan bertanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan manajemen ASN bukan bertujuan mencari kesalahan pegawai, melainkan memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan serta mendorong perbaikan ketika ditemukan kekurangan. Jika terjadi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.
Sendy juga menyebut tanggung jawab kepala perangkat daerah dalam membina dan mengawasi pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Pembinaan ASN, katanya, tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada BKPSDM. Setiap pimpinan harus mengetahui kondisi pegawainya, mengevaluasi hasil kerja, serta menindaklanjuti persoalan kedisiplinan dan kinerja.
Ia turut mengingatkan pentingnya keteladanan pimpinan. Kepala perangkat daerah harus menunjukkan disiplin dan tanggung jawab sebelum menuntut hal yang sama dari bawahannya.
Selain pengawasan, Sendy mengingatkan pentingnya penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi. Pengembangan karier harus mempertimbangkan kemampuan serta kinerja, sehingga prinsip menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat dapat diterapkan.
Pengelolaan data kepegawaian juga menjadi perhatian. Setiap ASN diminta memastikan data pendidikan, riwayat jabatan, pelatihan, dan kompetensi selalu lengkap serta diperbarui. Data yang akurat diperlukan sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai dan pengembangan karier.
Sendy meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas penilaian kinerja, memastikan setiap tugas diselesaikan secara bertanggung jawab, serta menindaklanjuti persoalan kepegawaian sesuai ketentuan.
Ia menegaskan, ASN harus menjaga integritas dan nama baik pemerintah, baik saat menjalankan tugas di kantor maupun ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pimpinan harus hadir untuk mengarahkan, mengawasi, sekaligus mendukung pegawai dalam melaksanakan tugasnya,” tandas Sendy.
https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg
