MediaRepublik.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon memperkuat pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui sosialisasi ketentuan cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal tahun 2026. Senin (09/11), digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon.
Wali Kota Tomohon Caroll Senduk mengatakan, peredaran rokok ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat bagi pedagang yang menjalankan usaha sesuai aturan.
Menurutnya, cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang turut mendukung pembiayaan pembangunan, termasuk melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Karena itu, ia meminta sosialisasi kepada masyarakat, pedagang eceran, pemilik toko, distributor, dan seluruh pelaku usaha yang memperjualbelikan produk tembakau terus ditingkatkan.
“Masyarakat harus mengetahui ciri-ciri rokok ilegal, memahami konsekuensi hukumnya, serta menyadari bahwa membeli dan memperdagangkan rokok ilegal turut mendukung praktik perdagangan yang melanggar hukum,” tegas Senduk.
Selain edukasi, Senduk meminta operasi pemberantasan rokok ilegal dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berhenti pada agenda seremonial, tetapi harus menghasilkan langkah konkret untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Tomohon.
Pemerintah Kota Tomohon, lanjutnya, siap memberikan dukungan melalui perangkat daerah terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, serta memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi terkait.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Tomohon Danie Liuw menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau, mengenali ciri-ciri rokok ilegal, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha.
Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam pengawasan rokok ilegal sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pajak rokok dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
Menurut Liuw, pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk sinergi Pemkot Tomohon, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta instansi terkait dalam mendukung pengawasan barang kena cukai dan optimalisasi penerimaan negara maupun daerah.
Turut hadir, Wakil Wali Kota Tomohon Sendy Rumajar, Sekretaris Daerah Edwin Roring, narasumber dari Bea Cukai, Pemprov, BPJS Kesehatan dan perwakilan Pemda lainnya serta jajaran BPKPD Tomohon.
https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg
