MediaRepublik.id- Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menyusun APBD Induk Tahun Anggaran 2027 secara realistis dengan mengacu pada kemampuan riil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tomohon, Gerard Jonas Lapian, S.E., M.A.P., yang juga Anggota Komisi II, saat mengikuti sosialisasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang digelar BPKAD Kota Tomohon di Metland Matron Hotel, Kakaskasen, Jumat (23/11).
Gerard mengingatkan Pemkot agar mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah untuk menghindari sanksi. Terkait dana transfer, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah hanya berwenang mengusulkan, sedangkan keputusan alokasi maupun pemotongan anggaran menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kemendagri.
Ia juga meminta Pemkot mengubah pola penyusunan APBD dengan menjadikan proyeksi pendapatan sebagai dasar penetapan belanja. Menurutnya, pemerintah tidak boleh lebih dahulu menetapkan kebutuhan belanja, kemudian memaksakan target PAD untuk menutupinya.
“Memaksakan belanja tanpa proyeksi pendapatan yang realistis berisiko menimbulkan masalah keuangan daerah. Karena itu, APBD 2027 harus disusun berdasarkan kemampuan fiskal daerah dan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Gerard.
https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg
