MediaRepublik.id- Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tomohon menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026. Kamis (22/10), di Command Center Pemkot Tomohon.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Masnah Pioh, ditegaskan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Evaluasi standar pelayanan, menurutnya, perlu dilakukan secara berkala agar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah konsisten menerapkan standar pelayanan serta menindaklanjuti rekomendasi forum secara nyata dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon, Ingrid Palit, menjelaskan bahwa FKP dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan amanat regulasi sekaligus wadah menjaring aspirasi dan masukan pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Palit menyebutkan, Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon saat ini memiliki enam jenis pelayanan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2024. Hasil forum diharapkan mendukung program penataan organisasi, khususnya monitoring dan evaluasi pelayanan publik serta ketatalaksanaan tahun anggaran 2026.
FKP ini menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Setdaprov Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Tomohon, Ombudsman RI, serta akademisi Dr Ir Laurens Bulo. Peserta terdiri atas sekretaris perangkat daerah, kasubbag yang menangani kepegawaian, tugas pembantuan dan hukum (TUKH), pihak puskesmas, LSM, serta insan pers.
https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg
