Aturan Domisili Dipersoalkan, BPMS Diminta Turun Tangan

oleh -236 Dilihat

MR– Warga Jemaat GMIM PNIEL Kakaskasen mengadukan dugaan pelanggaran Tata Gereja yang diduga dilakukan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) kepada Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan persoalan kepemimpinan jemaat dan pelaksanaan pemilihan pelayan khusus (Pelsus), yang disebut berdampak pada proses pemilihan di Kolom 14.

Penatua Maikel Taroreh mengatakan, laporan telah disampaikan langsung kepada Sekretaris Umum BPMS GMIM. Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi tim untuk menjelaskan sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan di tingkat jemaat.

“Kami sudah menyampaikan laporan pengaduan dan berdialog hampir satu jam dengan Sekretaris Umum. Beliau menerima dan mendengarkan seluruh penjelasan kami. Laporan ini selanjutnya akan dibahas dalam rapat BPMS, termasuk melalui bidang terkait,” ujar Taroreh.

Ia berharap BPMS dapat menindaklanjuti pengaduan secara bijaksana dengan mempertimbangkan keutuhan Jemaat GMIM PNIEL Kakaskasen.

Sementara itu, Diaken Marvin Sompotan menyinggung penerapan aturan domisili dalam pemilihan Pelsus. Menurutnya, persoalan bukan hanya ditemukan di Kolom 14, tetapi juga di tujuh kolom lainnya yang disebut memiliki persoalan serupa terkait domisili calon terpilih.

Ia menilai penerapan aturan tersebut tidak konsisten. Jika ketentuan domisili diterapkan secara menyeluruh, menurutnya, pemilihan di sejumlah kolom lain juga perlu ditinjau kembali.

“Ini yang kami persoalkan. Jangan sampai aturan diterapkan hanya pada kolom tertentu, sementara kolom lain dengan persoalan serupa tidak diperlakukan sama. Kami melihat ada indikasi tebang pilih,” tegas Sompotan.

Ia menambahkan, upaya membawa persoalan ini ke tingkat sinode dilakukan karena penyelesaian di tingkat jemaat dinilai menemui jalan buntu.

Di sisi lain, Jhonny Karundeng membantah jika panitia pemilihan di Kolom 14 dianggap tidak memahami aturan. Ia mengatakan bahwa tahapan pemilihan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan sebelumnya telah disosialisasikan kepada warga kolom.

Menurut Karundeng, proses pemilihan berlangsung tertib tanpa keributan maupun keberatan dari warga saat kegiatan berlangsung. Namun, sekitar dua hingga tiga minggu kemudian, muncul persoalan yang mempertanyakan hasil pemilihan tersebut.

“Kami sudah menjalankan proses dengan baik dan menyampaikan kepada warga bahwa pemilihan harus berlangsung tertib. Saat pelaksanaan tidak ada komplain. Karena itu, munculnya persoalan beberapa minggu kemudian menjadi tanda tanya bagi kami,” ungkapnya.

https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.