Manado,MediaRepublik.Id- Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Perkoperasian dalam Konsultasi Publik uji hasil pemantauan Ranperda dan Perda terkait pemberdayaan koperasi di Provinsi Sulawesi Utara. Rabu (09/04), di Kantor Gubernur Sulut.
Diskusi yang dipimpin Ketua BULD Stefanus B.A.N. Liow dan Wakil Ketua Marthin Billa ini melihat lemahnya harmonisasi regulasi pusat dan daerah yang berdampak langsung pada implementasi program koperasi di daerah.
BULD menilai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi langkah mendesak guna menghadirkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang jelas sebagai landasan hukum daerah. Tanpa itu, pelaksanaan program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menimbulkan kebingungan bahkan risiko hukum bagi aparatur desa.
Selain aspek regulasi, forum juga menyebut pentingnya pergeseran paradigma pembangunan koperasi. Tidak lagi sekadar pembangunan fisik, tetapi harus berbasis model bisnis yang kuat, potensi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Isu lain yang mencuat adalah perlunya kejelasan relasi antara koperasi desa, BUMDes, dan koperasi yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik pengelolaan aset.
Sebagai tindak lanjut, BULD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkomitmen membawa seluruh aspirasi dari Sulawesi Utara ke tingkat nasional sebagai bahan rekomendasi kepada Presiden RI, guna mempercepat revisi UU serta memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Forum ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Yorrys Raweyai, serta Anggota DPR RI Christiany Eugenia Paruntu. Hadir pula Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur J. Viktor Mailangkay.
https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg
