MediaRepublik.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menggelar konferensi pers. Kamis (02/10), dengan menghadirkan Kepala Bagian Hukum, Berny Mambu SH MH, sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Mambu menjelaskan sejumlah capaian dan program kerja yang dijalankan, termasuk terobosan baru dalam layanan bantuan hukum.
Menurutnya, sepanjang tahun 2024, Bagian Hukum telah memfasilitasi penyusunan 742 produk hukum daerah, yang terdiri dari lima peraturan daerah, 20 peraturan kepala daerah, 245 keputusan kepala daerah, dan 497 keputusan kepala SKPD. Selain itu, pihaknya juga menangani dua perkara bantuan hukum serta melaksanakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
“Untuk tahun 2025, kami akan menindaklanjuti visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait layanan #GratisBantuanHukum. Pemkot akan berkolaborasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH) yang sudah terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM,” jelas Mambu.
Ia menegaskan, layanan ini difokuskan bagi masyarakat miskin sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
“Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin secara gratis,” ujarnya.
Lanjut Mambu, Pemkot juga tengah mempersiapkan pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat kelurahan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus jauh-jauh datang ke Kantor Wali Kota untuk berkonsultasi.
“Kami akan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, bahkan dengan sistem door to door. Tujuannya agar warga tidak terbebani biaya transportasi maupun biaya lain yang muncul dalam proses konsultasi,” terang Mambu.
Ia menambahkan, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari inovasi pelayanan publik yang mengutamakan akuntabilitas dan pemerataan akses hukum.
“Terobosan ini diharapkan dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat,” pungkasnya.
https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg
