MediaRepublik id- Wali Kota Tomohon Caroll Senduk meminta seluruh perangkat daerah memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berorientasi pada kinerja, prioritas pembangunan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Senduk saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, Jumat (13/11), di Metland Hotel Tomohon.
Caroll mengatakan, APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen pemenuhan administrasi atau daftar alokasi belanja. Setiap anggaran harus memiliki target yang terukur dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian pembangunan daerah.
“Keberhasilan pengelolaan anggaran tidak diukur dari seberapa besar dana yang dialokasikan atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari hasil pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan tiga hal penting dalam penyusunan APBD 2027. Pertama, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan nasional. Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD harus konsisten diterjemahkan ke dalam KUA-PPAS, RKA perangkat daerah hingga penetapan APBD.
Senduk meminta agar tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran. Program prioritas daerah harus memperoleh dukungan anggaran memadai, sedangkan kegiatan yang kurang mendesak perlu dievaluasi.
Kedua, penganggaran harus berorientasi pada kinerja dan hasil. Setiap perangkat daerah diminta menetapkan target yang jelas atas program yang diusulkan, termasuk dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, seluruh proses penyusunan anggaran harus mematuhi regulasi, menjaga disiplin fiskal, serta mengedepankan prinsip tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Wali Kota juga meminta perangkat daerah lebih cermat dalam memeriksa kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan, kode rekening, standar harga satuan, volume kebutuhan, hingga sumber pendanaan.
Menurutnya, kebutuhan setiap perangkat daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja yang diusulkan harus didasarkan pada skala prioritas, perhitungan rasional, dan kesiapan pelaksanaan agar tidak membebani keuangan daerah pada masa mendatang.
“Yang ingin kita capai adalah APBD yang sehat secara fiskal, tepat dalam pengalokasian, dapat dilaksanakan dengan baik, serta dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Tomohon,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Tomohon Danie Liuw menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman jajaran pemerintah daerah terhadap substansi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 sekaligus menyelaraskan kebijakan penyusunan APBD 2027 dengan arah pembangunan nasional.
Materi yang dibahas meliputi pokok-pokok pedoman penyusunan APBD 2027, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, penguatan perencanaan serta penganggaran berbasis kinerja, dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI).
Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi panel, serta tanya jawab interaktif untuk membahas penerapan pedoman tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
Hadir sebagai narasumber Jifvy M.D. Paomey, SIP, M.Ak, dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Turut hadir Ketua DPRD Kota Tomohon Johny Runtuwene, Sekretaris Daerah Edwin Roring, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta jajaran pemerintah dan perusahaan daerah.
https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg
