MediaRepublik. Id- Pemerintah Kota Tomohon melalui Bagian Pemerintahan membahas Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui Focus Group Discussion (FGD). Kamis (12/11), di Hotel Wise Tomohon.
Pembahasan ini diarahkan untuk memperjelas kedudukan, tugas, fungsi, kepengurusan, serta hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah kelurahan.
Wali Kota Tomohon Caroll Senduk dalam arahannya mengatakan, lembaga kemasyarakatan harus menjadi mitra strategis pemerintah kelurahan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keberadaan lembaga kemasyarakatan tidak boleh sebatas struktur organisasi atau pemenuhan administrasi. Lembaga tersebut harus mampu menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar terhubung dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Peraturan yang disusun tidak hanya harus baik dari sisi hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan, menjawab kebutuhan nyata di lapangan, dan memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat,” tegas Wali Kota.
Ia menggarisbawahi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Ranperwako tersebut, yakni kepastian hukum, kejelasan mekanisme pembentukan dan persyaratan kepengurusan, peningkatan kapasitas pengurus, penguatan koordinasi, serta pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
Wali Kota juga meminta agar pembagian kewenangan setiap lembaga diatur secara tepat dan disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan di tingkat kelurahan. Regulasi yang dihasilkan harus realistis dan tidak menyulitkan pelaksana di lapangan.
Ia berharap FGD menghasilkan masukan substantif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur kelurahan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Ranperwako memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tomohon, Nyoman Nirmala SH MH, dalam laporannya menyampaikan bahwa FGD dilaksanakan sebagai forum konsultasi dan penghimpunan masukan untuk menyempurnakan rancangan regulasi tentang lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
Dia berharap peran lembaga kemasyarakatan semakin terarah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tampak hadir, narasumber dari Kejaksaan Negeri Tomohon, dan Kanwil Kemenkum Provinsi Sulut, serta dihadiri para Camat dan Lurah.
https://mediarepublik.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250305-WA0002-1.jpg
